Nusantara Tribun Garda IKN.com – Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan positif. Minat investor dari dalam dan luar negeri meningkat seiring penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses investasi yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir.
Di bawah kepemimpinan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, berbagai prosedur investasi kini diarahkan menjadi lebih efisien tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk meminimalkan hambatan birokratis, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
Salah satu capaian nyata dari upaya ini adalah dimulainya implementasi KPBU unsolicited sektor hunian, dengan dua proyek utama yang telah mendapat persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan dari Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII):
- Pembangunan 8 tower hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, mencakup 288 unit hunian bertipe 190 m².
- Pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m².
Kedua proyek tersebut dijadwalkan memasuki tahap transaksi pada kuartal II tahun 2025 dan memulai konstruksi di tahun yang sama. Ini menandai tonggak awal konkret pelaksanaan KPBU di IKN yang sebelumnya masih dalam tahap persiapan.
Selain itu, beberapa investor nasional dan asing juga menunjukkan progres signifikan:
- Investor nasional: Ciputra Nusantara, Konsorsium Triniti–Truba
- Investor asing: Konsorsium IJM–CHEC dan Maxim
Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM–CHEC telah menyelesaikan studi kelayakan (FS) dan kini memasuki tahap evaluasi. Sementara Konsorsium Triniti–Truba dan Maxim sedang dalam proses finalisasi FS sebelum tahap evaluasi.
Tiga proyek tambahan lainnya saat ini telah mengantongi Letter to Proceed (LtP) dan tengah menyusun FS, yakni:
- Adhi Karya
- Konsorsium Samsung C&T–Brantas Abipraya
- Konsorsium PJ-IC Bee Invest–Promec–Ozturk Holdings
Investor dari Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam ini berpotensi menyumbang investasi senilai Rp63,3 triliun khusus di sektor hunian.
Sementara itu, KPBU untuk sektor Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga menunjukkan kemajuan. Lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia sedang menyusun studi kelayakan dan evaluasi dokumen, dengan indikasi total investasi mencapai Rp71,8 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp55 triliun berasal dari investor asing.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa skema KPBU bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas jangka panjang.
“Proses due diligence yang kami terapkan melibatkan banyak pihak, mulai dari swasta, kementerian terkait, hingga auditor internal pemerintah, untuk menjamin good governance. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah fondasi utama dalam semua tahapan investasi,” tegas Basuki, Minggu (8/6/2025).
Tingginya minat terhadap KPBU membuat masih ada sembilan calon investor sektor hunian yang belum mendapat lampu hijau untuk menjadi pemrakarsa KPBU unsolicited dengan skema AP.
“Minat terhadap KPBU sektor hunian perlu diselaraskan dengan sektor lain yang juga menggunakan skema AP. Kami akan mengundang mereka berpartisipasi sebagai peserta tender atau melalui skema KPBU solicited,” jelas Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan & Investasi Otorita IKN.
Dengan tata kelola yang diperkuat, proses yang makin efisien, serta kepemimpinan yang adaptif, KPBU telah menjadi tulang punggung pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan, inklusif, dan terbuka bagi dunia usaha global.
Penulis: Johansyah
