BANDA ACEH – Bendera Bintang Bulan sudah lama disahkan sebagai bendera Aceh. Aturannya jelas, payung hukumnya ada. Tapi yang jadi pertanyaan besar masyarakat Aceh hari ini, kenapa di kantor-kantor pemerintahan di Aceh, bendera Bintang Bulan itu tidak juga dinaikkan?
Padahal, Bendera Aceh itu sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun itu disahkan oleh DPRA dan sudah menjadi produk hukum Aceh yang sah.
Bukan hanya itu, pengibaran Bendera Bintang Bulan juga merupakan bagian dari MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA, Aceh diberi kewenangan khusus untuk memiliki bendera dan lambang daerah sebagai simbol identitas Aceh.
Artinya, secara hukum, Bendera Bintang Bulan bukan lagi bendera terlarang. Ia adalah bendera resmi milik rakyat Aceh.
Namun faktanya di lapangan, sangat jarang kita melihat kantor bupati, kantor wali kota, kantor camat, hingga kantor-kantor dinas di Aceh mengibarkan Bendera Bintang Bulan berdampingan dengan Bendera Merah Putih.
Yang dikibarkan hanya Merah Putih. Bintang Bulan seolah masih dianggap bendera yang harus disembunyikan.
Ada Apa Sebenarnya?
Masyarakat Aceh bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya takut mengibarkan bendera sendiri di tanah sendiri?
Apakah pemerintah daerah tidak berani? Apakah masih ada tekanan dari pusat? Atau memang pemerintah Aceh sendiri yang tidak mau melaksanakan Qanun yang sudah mereka sahkan sendiri?
“Kalau sudah disahkan, kenapa tidak dilaksanakan? Untuk apa buat Qanun kalau tidak dijalankan? Ini kan mempermainkan perasaan rakyat Aceh,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Aceh yang enggan disebutkan namanya.
Ia menegaskan, rakyat Aceh tidak meminta yang aneh-aneh. Rakyat hanya meminta agar hukum yang sudah dibuat itu dijalankan. Jika Bendera Aceh sudah sah, maka harus berkibar di seluruh kantor pemerintahan di Aceh.
Bukan Untuk Memisahkan Diri
Pengibaran Bendera Bintang Bulan bukan berarti Aceh ingin memisahkan diri dari NKRI. Bendera Bintang Bulan adalah simbol identitas, budaya, dan sejarah Aceh, sama seperti daerah lain yang punya bendera daerah masing-masing.
Aceh tetap bagian dari Indonesia. Merah Putih tetap bendera utama. Bintang Bulan hanya sebagai pendamping, sebagai lambang keistimewaan Aceh yang sudah dijamin oleh UUPA.
Maka wajar jika rakyat Aceh kecewa. Di satu sisi pemerintah selalu bicara soal keistimewaan Aceh, tapi di sisi lain, simbol keistimewaan itu sendiri tidak berani dikibarkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota di Aceh, kenapa Bendera Bintang Bulan tidak juga dikibarkan di kantor-kantor pemerintahan, padahal sudah disahkan sejak 2013.
Masyarakat Aceh berharap, pemerintah tidak lagi ragu-ragu. Jangan biarkan Qanun hanya menjadi pajangan di atas kertas. Jika sudah sah, kibarkanlah.
Penulis: Saiful Anwar
