Mutasi PNS Pemko Subulussalam Jadi Sorotan, LAKI Pertanyakan Demosi dan Pengangkatan Kembali Pejabat Sehari Kemudian

SUBULUSSALAM TRIBUN GARDA IKN.COM – Kebijakan rotasi dan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam menuai sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kota Subulussalam.

Ketua LAKI DPC Kota Subulussalam, Ahmad Rambe, mempertanyakan kebijakan mutasi dan demosi yang dilakukan Wali Kota Subulussalam pada 27 Oktober 2026. Pasalnya, terdapat seorang pejabat yang diberhentikan dari jabatan administrator dan dipindahkan ke jabatan pengawas, tetapi sehari kemudian kembali ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Persoalan tersebut mengacu pada SK Nomor 820/724/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 tentang pemberhentian dari jabatan administrator ke dalam jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Dalam keputusan tersebut, salah satu pejabat yang mengalami perubahan jabatan adalah Elfi Kholilah Nasution, AMF, NIP 197412042009042001, dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d.

Sebelumnya, Elfi menjabat sebagai Kepala Bidang Penunjang Medik RSUD Kota Subulussalam. Melalui keputusan mutasi tersebut, yang bersangkutan ditempatkan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Simpang Kiri.

Namun, sehari setelah keputusan mutasi diterbitkan, tepatnya 28 Oktober 2026, kembali muncul Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/726/2026 yang menunjuk nama bersangkutan sebagai Plt pada jabatan sebelumnya.

Kondisi inilah yang kemudian dipertanyakan LAKI. Ahmad Rambe menilai penerbitan keputusan dalam waktu berdekatan tersebut membutuhkan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan alasan pejabat yang telah dimutasi dan diturunkan dari jabatan administrator justru kembali diberikan tugas pada jabatan sebelumnya melalui penunjukan Plt.

“Kalau memang yang bersangkutan masih dibutuhkan dan dinilai mampu menjalankan tugas pada jabatan sebelumnya, mengapa sehari sebelumnya justru dilakukan mutasi dan demosi? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ungkap Ahmad Rambe. Kamis (19/11/2026).

LAKI Soroti Persyaratan Jabatan Administrator

Tidak hanya mempersoalkan perubahan jabatan dalam waktu singkat, LAKI juga mempertanyakan proses pengangkatan Elfi Kholilah Nasution ke jabatan administrator sebelumnya.

Ahmad Rambe menyebut pihaknya menemukan informasi bahwa yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan Diploma III dan belum pernah menduduki jabatan pengawas sebelum menjabat sebagai kepala bidang.

LAKI kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai persyaratan pengangkatan dalam jabatan administrator.

Menurut LAKI, ketentuan tersebut perlu menjadi dasar evaluasi untuk memastikan apakah pengangkatan pejabat yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan pendidikan, pengalaman jabatan, kompetensi, dan ketentuan administrasi kepegawaian lainnya.

Meski demikian, dugaan ketidaksesuaian persyaratan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kepegawaian dan klarifikasi dari instansi yang berwenang.

Pengelolaan Anggaran BLUD Puluhan Miliar Ikut Disorot

Persoalan lainnya yang turut menjadi perhatian LAKI adalah informasi mengenai keterlibatan pejabat tersebut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Subulussalam.

Ahmad Rambe menyebut berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, pengelolaan kegiatan BLUD tersebut memiliki nilai anggaran hingga puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.

Atas dasar itu, LAKI meminta Inspektorat Kota Subulussalam melakukan pemeriksaan terhadap dasar penunjukan PPTK, kewenangan pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban administrasi dan keuangan selama yang bersangkutan menjalankan tugas tersebut.

“Kami ingin memastikan seluruh proses pengangkatan jabatan dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan, ” pungkasnya.

Penulis: Saiful Anwar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *