Sendawar, Tribungardaikn.com – Pengamat sosial Kutai Barat, Suyanto, mengkritik keras maraknya isu negatif yang terus diangkat oleh kelompok tertentu, seperti yang dilakukan oleh Alsiyus dan rekan-rekannya dalam organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Penyelamat Hutan Kutai Barat (APHKB). Ia menilai narasi yang dibangun kelompok tersebut sudah melewati batas kritik konstruktif, dan lebih menyerupai kampanye sistematis untuk menjatuhkan lembaga-lembaga resmi di daerah.
“Saya tidak melihat ini sebagai kritik yang membangun. Narasi mereka cenderung provokatif, tidak berdasar, dan justru memecah semangat kolektif untuk membangun Kutai Barat,” ujar Suyanto. Minggu (1/6/2025)
Menurutnya, sejumlah isu seperti tambang ilegal, kerusakan lingkungan, hingga konflik agraria memang pantas menjadi perhatian publik. Namun, ia menegaskan bahwa penanganannya tidak bisa dilakukan secara sepihak dan emosional, melainkan harus melalui pendekatan komprehensif yang juga mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
“Kita harus bertanya, apa kontribusi nyata dari kelompok ini selama ini? Apakah mereka pernah turun langsung membantu warga? Membuka lapangan kerja? Menawarkan pelatihan atau akses modal untuk masyarakat kecil? Tidak ada satu pun rekam jejak yang menunjukkan mereka punya solusi konkret,” tegas Suyanto.
Ia menyayangkan sikap kelompok tersebut yang dinilai hanya aktif di ruang-ruang digital dan konferensi pers, namun minim aksi nyata di lapangan. “Yang mereka lakukan hanya menggiring opini dan menyalahkan pihak lain tanpa dasar ilmiah. Ini bukan solusi, tapi justru memperkeruh suasana,” lanjutnya.
Suyanto juga menekankan bahwa masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pertambangan tidak bisa serta-merta dicap sebagai perusak lingkungan. Menurutnya, pendekatan represif hanya akan memperbesar konflik.
“Yang bekerja di tambang itu warga kita sendiri, sopir, buruh harian, pemilik lahan kecil. Mereka bukan penjahat. Justru mereka butuh edukasi, legalisasi yang tepat, dan perlindungan agar bisa bekerja secara aman dan sah,” jelasnya.
Ia turut menyoroti kondisi ekonomi Kutai Barat yang dinilainya masih rapuh. Dalam kondisi seperti ini, katanya, terlalu fokus pada satu isu dan menutup mata terhadap yang lain justru akan memperlambat proses pembangunan daerah.
“Lapangan kerja terbatas, UMKM kesulitan akses modal, investasi belum stabil. Di tengah situasi ini, narasi sepihak justru kontraproduktif. Pemerintah butuh kritik, iya. Tapi kritik yang objektif dan membawa solusi, bukan tekanan yang destruktif,” ucap Suyanto.
Lebih jauh, Suyanto membela aparat penegak hukum yang kerap menjadi sasaran kritik. Ia menyebut tudingan bahwa aparat tidak bekerja sebagai bentuk generalisasi yang tidak adil.
“Aparat punya prosedur, tidak bisa sembarangan bertindak. Tuduhan bahwa mereka diam atau lalai itu berlebihan dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Suyanto mengajak semua pihak untuk kembali pada prinsip gotong royong dan saling menghargai peran masing-masing.
“Kalau benar peduli terhadap Kutai Barat, jangan hanya muncul di media dengan narasi menyudutkan. Tunjukkan kontribusi riil. Bangun ekonomi masyarakat, perbaiki sosial, dan jaga lingkungan bersama. Kita ini punya pemerintah yang sah, bupati yang bekerja berdasarkan regulasi. Hormati itu,” pungkasnya.
Suyanto berharap masyarakat lebih cermat dalam menyerap informasi dan tidak terjebak pada narasi-narasi sepihak yang justru menjauhkan daerah dari kemajuan yang dicita-citakan bersama.
Penulis: Johansyah
