KUTAI BARAT, TRIBUNGARDAIKN.COM–Rapat Paripurna V Masa Sidang III Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Persetujuan bersama ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, bersama pimpinan DPRD di ruang sidang utama, Jumat (19/9/2025).
Rapat yang dimulai pukul 15.30 WITA itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, serta dihadiri 19 anggota dewan, unsur Forkopimda, dan jajaran pemerintah daerah. Agenda utama rapat ialah penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD-P 2025 sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.
Dalam pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan, Yudi Hermawan menekankan bahwa kenaikan signifikan pada sisi pendapatan daerah harus diimbangi dengan tata kelola anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
“Target pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp4,91 triliun, naik sekitar 63,56 persen dibanding APBD murni sebelumnya Rp3 triliun. Ini lonjakan besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Yudi.
Yudi menyebut komposisi belanja daerah juga mengalami peningkatan, di antaranya belanja operasi sekitar Rp2,74 triliun, belanja modal Rp1,56 triliun, belanja tidak terduga Rp150 miliar, serta belanja transfer Rp445,45 miliar. Sementara penerimaan pembiayaan diproyeksi Rp1,56 triliun yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Lebih jauh, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan khusus terhadap sektor pendidikan. Yudi menegaskan pihaknya mendukung penuh dimasukkannya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru dalam APBD-P 2025.
“Walaupun melalui pembahasan yang cukup alot, kami berterima kasih karena tuntutan guru-guru akhirnya bisa terakomodasi di APBD Perubahan. Tentu semua harus melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, PDI Perjuangan juga menyoroti penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran, serta meminta realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil menjadi salah satu prioritas yang kembali ditekankan dalam pandangan akhir fraksi ini.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui H. Aula menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD yang telah bekerja intensif menyusun Raperda APBD-P 2025. Aula menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
“Tema pembangunan Kabupaten Kutai Barat tahun 2025 telah disepakati, yaitu peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta nilai tambah produk ekonomi lokal. Itu sejalan dengan upaya mewujudkan Kutai Barat yang adil, mandiri, dan sejahtera,” ujar Aula.
Fraksi Golkar menegaskan, prioritas belanja daerah mencakup pemenuhan belanja wajib, pendidikan minimal 20 persen, kesehatan minimal 10 persen, dan infrastruktur publik minimal 25 persen. Aula juga menekankan bahwa hasil pembahasan bersama DPRD dan tim anggaran pemerintah telah mengakomodir tuntutan para guru mengenai TPP.
“Kami memberi apresiasi karena tuntutan guru terkait TPP bisa diakomodir dan segera diproses sesuai alokasi anggaran serta regulasi yang berlaku,” katanya.
Golkar menilai APBD-P 2025 merupakan instrumen penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2025–2029. Dengan persetujuan bersama ini, Aula berharap pelaksanaan program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK), Sadli dalam pandangan akhirnya menyoroti aspek pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan. Menurutnya, masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit dan puskesmas yang kerap terkendala aturan BPJS.
“Regulasi itu perlu benar-benar dikaji dalam penerapannya agar tidak menjadi kontraproduktif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas Sadli.
Selain itu, Fraksi GDK menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar tidak menimbulkan penumpukan dan potensi SiLPA di akhir tahun. Mereka juga mendorong peningkatan dukungan terhadap UMKM dan produk lokal sebagai penopang perekonomian masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lesu.
Terkait TPP guru, Fraksi GDK menyatakan apresiasi kepada pemerintah daerah yang responsif terhadap aspirasi tenaga pendidik.
“Kami mengapresiasi Bupati dan tim pemerintah daerah yang telah mengakomodir tuntutan guru di APBD Perubahan 2025, dengan tetap berproses sesuai regulasi,” ujar Sadli.
