MANGGARAI, TRIBUNGARDAIKN.COM–Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng tengah menuai sorotan publik. Kritik itu muncul usai organisasi mahasiswa yang dikenal vokal tersebut mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus tabrakan pengemudi ojek online di Jakarta.
Sejumlah pihak menilai langkah itu ironis, sebab di wilayah Manggarai, khususnya Poco Leok, sedang berlangsung pergulatan panjang warga adat mempertahankan ruang hidup dari ancaman proyek pembangunan. Namun, suara PMKRI Ruteng dinilai nyaris tak terdengar dalam persoalan tersebut.
“Selama ini tidak pernah bersuara. Padahal di Poco Leok ada warga adat yang sedang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka. Jangan hanya berani memberikan pernyataan sikap di medsos untuk pamer muka,” ujar seorang sumber yang enggan menyebutkan namanya, Sabtu (30/8/2025).
Sumber tersebut menilai, organisasi mahasiswa yang lahir dari rahim gerakan sosial dan sejarah panjang perlawanan kaum muda Katolik seharusnya tidak abai terhadap isu lokal. Menurutnya, PMKRI memiliki mandat moral untuk hadir mendampingi masyarakat ketika ruang hidup mereka terancam, bukan sekadar menanggapi isu nasional yang jauh dari basis perjuangan warga setempat.
“Sesekali bantulah masyarakat. Itu lebih bermakna ketimbang sekadar bicara di media sosial. Apalagi ini menyangkut tanah dan identitas orang Manggarai sendiri,” tambahnya.
Pernyataan tersebut mempertegas kekecewaan sebagian masyarakat sipil di Manggarai terhadap organisasi mahasiswa yang dianggap kehilangan orientasi gerakannya. PMKRI Ruteng, menurut kritik itu, lebih sering tampil lewat diskusi formal atau pernyataan publik soal isu nasional, sementara di daerah sendiri sejumlah konflik agraria belum mendapatkan dukungan nyata.
Kasus Poco Leok menjadi salah satu contoh. Warga adat di sana selama berbulan-bulan melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan energi panas bumi. Mereka menilai proyek itu mengancam kelestarian tanah ulayat, budaya, serta sumber penghidupan. Aksi penolakan bahkan berujung pada kriminalisasi terhadap beberapa tokoh warga.
Dalam situasi itu, banyak kalangan berharap organisasi seperti PMKRI turun langsung, baik melalui advokasi, edukasi publik, maupun sekadar menunjukkan solidaritas moral di lapangan. Namun, sejauh ini, suara organisasi tersebut nyaris tidak terdengar.
“Kalau PMKRI hanya bicara soal isu Jakarta tapi lupa pada masalah rakyat di depan mata, orang pasti bertanya: untuk siapa mereka ada?” tegas sumber tersebut.
