BORONG, TRIBUNGARDAIKN.COM–Kejadian mengejutkan terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Manggarai Timur. Seorang warga bernama Marno Gon mengaku diusir dan nyaris dipukul oleh Kepala Dinas Dukcapil saat mencoba mengurus administrasi kependudukan, Selasa (30/9/2025). Insiden ini menimbulkan sorotan tajam terhadap profesionalisme dan sikap pejabat publik di daerah tersebut.
Menurut pengakuan Marno, ia datang dari Kecamatan Kota Komba Utara untuk mengisi data administrasi. Saat itu, pintu kantor Dukcapil dalam keadaan terbuka, sehingga ia mengira diperbolehkan masuk dan duduk di kursi yang tersedia di ruang tunggu. Namun, apa yang seharusnya menjadi pelayanan publik yang ramah berubah menjadi pengalaman intimidatif.
“Saya masuk karena pintu terbuka, duduk sebentar untuk mengisi data. Tiba-tiba Kepala Dinas datang marah-marah dan menyuruh saya keluar. Ia bahkan menuduh saya tuli dengan kata-kata kasar, ‘Kau tuli kah?’ dan hampir memukul saya,” ungkap Marno dengan nada tegang.
Lebih lanjut, Marno menyatakan bahwa setelah insiden itu, staf Dukcapil diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk tidak melayaninya lagi.
“Saya datang hanya untuk urusan administrasi penting. Namun perlakuan yang saya terima seolah saya mengganggu pejabat. Ini sangat mengecewakan,” jelasnya.
Insiden ini sekaligus menyoroti masalah lain dalam pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu penutupan layanan karena perbaikan atap kantor. Marno menyesalkan bahwa penutupan dilakukan di hari kerja, bukan hari libur, tanpa menyediakan alternatif layanan.
“Kalau perbaikan harus dilakukan, seharusnya diberitahukan sebelumnya atau dijadwalkan saat tidak ada warga yang datang. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai etika dan tanggung jawab pejabat publik. Pelayanan administrasi seharusnya menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk memenuhi hak-hak mereka. Namun, jika dugaan pengusiran dan ancaman kekerasan benar, insiden ini menunjukkan lemahnya profesionalisme dan kesopanan dalam birokrasi.
Marno menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap warga yang datang untuk mengurus dokumen resmi.
“Kami datang untuk melakukan hak administratif kami, bukan untuk berselisih. Pejabat publik seharusnya bisa menahan diri, bersikap ramah, dan memberikan pelayanan sesuai prosedur,” tegasnya.
