PURBALINGGA, JURNALGARDAIKN.COM–Suara kritik keras menggema di ruang audiensi antara Aliansi Masyarakat Purbalingga dan Bupati Purbalingga H. Fahmi Mohammad Hanif. Dalam pertemuan tersebut, aliansi menyampaikan sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan praktik jual beli proyek pembangunan hingga monopoli seragam sekolah.
Slamet Wahidin, perwakilan Aliansi Masyarakat Purbalingga, mengungkap bahwa program Alus Dalane yang seharusnya memberi manfaat luas bagi masyarakat justru dikeluhkan oleh kontraktor kecil.
Menurutnya, pola kerja dalam proyek pembangunan jalan tersebut sarat permainan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Kontraktor kecil kesulitan masuk karena ada permainan proyek. Padahal mereka punya kemampuan, tapi tersisih karena sistem yang tidak sehat. Ini jelas merugikan masyarakat luas, sebab dana pembangunan seharusnya dikelola secara adil dan terbuka,” ujar Slamet kepada Media ini, Rabu (3/9/2025).
Ia menambahkan, masalah serupa juga menjalar ke sektor pendidikan. Sejumlah sekolah di Purbalingga disebut dipaksa membeli bahan seragam melalui jalur distributor tertentu yang ditunjuk. Hal itu menimbulkan kesan monopoli dan membebani wali murid.
“Di dunia pendidikan, orang tua murid terbebani oleh seragam yang jalurnya sudah diatur. Sekolah tidak leluasa memilih, dan wali murid tidak punya pilihan lain. Ini sama-sama pola bisnis yang merugikan masyarakat, baik di sektor pembangunan maupun pendidikan,” tegas Slamet.
Aliansi mendesak agar Bupati mengambil langkah konkret. Menurut Slamet, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta menindak oknum yang terbukti bermain dalam proyek maupun sektor pendidikan.
“Kami ingin pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat. Jangan biarkan ada ruang untuk praktik monopoli atau permainan proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami siap membuka data lebih rinci,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Purbalingga H. Fahmi Mohammad Hanif menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Semua masukan dari masyarakat tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme. Saya mengapresiasi sikap kritis dari aliansi, karena ini bagian dari kontrol terhadap jalannya pemerintahan,” kata Fahmi.
Bupati menambahkan, pihaknya akan meminta laporan menyeluruh dari OPD terkait agar setiap dugaan dapat diperiksa dengan cermat.
“Kami ingin memastikan semua program berjalan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk segelintir pihak,” tutupnya.
