SUMBA TIMUR, TRIBUNGARDAIKN.COM –Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-IX di Uma Bara, Kampung Adat Prailiu, Sumba Timur, pada 25 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, Yuvensius Stefanus Nonga terpilih sebagai Ketua WALHI NTT periode 2025–2029, menggantikan Umbu Wulang Tanamah Paranggi.
Selain penunjukan Ketua baru, PDLH ke-IX menetapkan lima anggota Dewan Daerah WALHI NTT, yakni Triawan Umbu Uli Mehakati, Carolus Winfridus Keupung, Lalu Paskalis, Sarah Lery Mboeik, dan Ewaldina Soro. Mereka menggantikan anggota dewan sebelumnya, Pantoro Tri Kuswardono, Farida Padu Leba, dan Marselinus Ali Asang.
Yuvensius menyatakan visi kepemimpinannya adalah “mewujudkan gerakan keadilan ekologis di NTT dengan membangun konsolidasi gerakan yang inklusif untuk memastikan kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan sumber-sumber kehidupannya”. Menurut dia, krisis ekologi yang dialami NTT bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi terkait dengan rapuhnya politik demokrasi yang sering tunduk pada logika oligarki dan modal besar.
“Perjuangan ekologis harus ditempatkan dalam kerangka memperjuangkan demokrasi substantif yang benar-benar menjamin hak rakyat, bukan hanya demokrasi prosedural yang berhenti pada pemilu,” ujar Yuvensius dengan Media ini, Jumaat (3/10/2025).
Yuvensius menekankan pentingnya melibatkan seluruh kelompok terdampak, termasuk masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, kaum muda, buruh, dan kelompok marginal lainnya, dalam memperjuangkan keadilan ekologis. Menurut dia, solidaritas lintas sektor dan lintas isu menjadi kunci untuk membangun kekuatan cukup besar agar dapat menantang dominasi oligarki dan kebijakan pembangunan yang merugikan masyarakat.
Provinsi NTT memiliki kekayaan ekologis yang unik sekaligus kerentanan yang tinggi. Mayoritas penduduk hidup dari pertanian lahan kering, peternakan, dan perikanan tradisional, sehingga sangat rentan terhadap perubahan iklim. Namun, ekspansi pertambangan, monokultur, proyek pariwisata skala besar, dan proyek strategis nasional telah memicu kerusakan lingkungan dan konflik sosial di daerah ini.
Yuvensius menilai demokrasi lokal kerap memperparah krisis ekologis dengan memberikan legitimasi terhadap perampasan ruang hidup masyarakat. Oleh karena itu, WALHI NTT berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan demokrasi yang sesungguhnya, memastikan masyarakat memiliki kedaulatan atas tanah dan sumber kehidupannya.
“Perjuangan kami bukan sekadar menyelamatkan lingkungan, tetapi juga merebut kembali makna demokrasi sejati di NTT. Masyarakat yang rentan sekaligus berdaya memiliki kearifan lokal dalam mengelola lingkungan dan solidaritas sosial yang kuat. Kekuatan kolektif inilah yang harus dibangun untuk menantang dominasi oligarki,” ujar Yuvensius.
Dalam kepemimpinan barunya, Yuvensius menegaskan bahwa WALHI NTT akan terus memperkuat kapasitas masyarakat lokal, membangun jaringan solidaritas, serta menegakkan prinsip keadilan ekologis dan hak-hak rakyat atas lingkungan hidup. Ia berharap gerakan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tekanan serupa dari investasi skala besar dan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Perjuangan kami adalah perjuangan rakyat. Dengan menguatkan solidaritas dan partisipasi masyarakat, kami optimistis NTT dapat menjadi contoh bagaimana demokrasi substantif dan keadilan ekologis berjalan beriringan,” tutup Yuvensius.
