KUTAI BARAT, TRIBUNGARDAIKN.COM– Aktivitas pendidikan di SMP Negeri 1 Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dipastikan lumpuh mulai Kamis, 18 September 2025. Hal ini menyusul keputusan mayoritas guru di sekolah tersebut untuk melakukan aksi mogok mengajar secara serentak, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) yang dinilai merugikan tenaga pendidik.
Kepala SMPN 1 Barong Tongkok, Giarno, mengonfirmasi bahwa hampir seluruh guru di sekolahnya telah menyatakan sikap untuk menghentikan sementara kegiatan belajar. Aksi tersebut, kata dia, lahir dari keresahan yang semakin meluas akibat isu pemotongan dan rencana penurunan TPP bagi guru.
“Di SMP ini bahkan sudah ada spanduknya. Padahal saya sudah imbau jangan buru-buru aksi, tunggu dulu informasi resmi. Tapi hampir 90 persen guru tetap ingin mogok karena merasa tidak puas dengan pertemuan sebelumnya,” ujar Giarno saat ditemui Rabu (17/9/2025).
Menurut Giarno, keresahan bermula sejak awal tahun ketika TPP guru dikabarkan berkurang sebesar Rp1 juta per orang. Potongan tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pendidik, apalagi beredar kabar bahwa pada 2026 nilai TPP akan kembali dipangkas hingga 35 persen. Informasi ini menyebar cepat melalui grup percakapan para guru dan memicu gelombang penolakan.
“Awalnya TPP itu sekitar Rp3 juta, kemudian dipotong Rp1 juta. Lalu muncul kabar tahun depan akan turun lagi 35 persen. Itu yang membuat guru semakin resah,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sejauh ini kebijakan resmi mengenai besaran TPP masih dalam kajian pemerintah provinsi. Bahkan ada upaya untuk mengembalikan potongan Rp1 juta yang berlaku sejak Januari 2025, dengan usulan agar Bupati Kutai Barat segera mengambil keputusan.
“Informasinya, usulan itu akan disampaikan ke Bupati paling lambat Jumat ini,” tambahnya.
Dengan adanya aksi mogok, pihak sekolah memutuskan meliburkan siswa mulai Kamis. Ketua kelas diminta menyampaikan informasi kepada seluruh murid bahwa untuk sementara kegiatan belajar dihentikan.
“Guru-guru bilang mogok ini akan berlangsung tiga hari. Jadi anak-anak belajar di rumah, bukan di sekolah. Intinya, tidak ada kegiatan belajar tatap muka,” terang Giarno.
Ia menyebutkan belum ada tanggapan signifikan dari orang tua murid, mengingat keputusan mogok baru diputuskan dalam hitungan jam. Namun, ia mengakui potensi keresahan orang tua akan muncul bila mogok berlanjut lebih lama.
Aksi mogok di SMPN 1 Barong Tongkok bukanlah kasus tunggal. Berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah sekolah lain di Kutai Barat juga berencana melakukan hal serupa. Hanya saja, Giarno enggan berspekulasi lebih jauh terkait kondisi di luar sekolah yang ia pimpin.
Ia menilai, mogok ini mencerminkan kekecewaan mendalam para guru terhadap kurangnya kepastian dari pemerintah mengenai hak mereka. Karena itu, ia berharap langkah konkret segera diambil agar polemik tidak semakin melebar.
“Saya sudah imbau supaya aksi jangan dilakukan dulu, tunggu informasi jelas. Tapi ya itu, guru-guru tetap memilih mogok. Kita berharap ada keputusan resmi segera, supaya guru bisa kembali mengajar dan anak-anak tidak terganggu belajarnya,” tegasnya.
