KUTAI BARAT, TRIBUNGARDAIKN.COM – Jalan utama di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kutai Barat (Kubar), sepanjang lima kilometer kini bak kubangan Kerbau. Kerusakannya semakin parah, namun perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Maha Karya Bersama (MKB) yang setiap hari melintasi jalur itu dinilai tutup mata.
Jalur penghubung vital antara Kampung Jerang Melayu dan Kampung Dasak sekaligus akses menuju pusat kabupaten ini sudah lama rusak. Hujan menjadikannya becek dan licin, mengancam keselamatan warga. Saat kemarau, debu tebal menyesakkan napas pengguna jalan. Ironisnya, kendaraan berat perusahaan sawit tetap melintas tanpa henti, memperparah kondisi jalan yang sudah memprihatinkan.
Ketua Karang Taruna Kampung Jerang Melayu, Bayu, menyuarakan rasa kecewa warganya. Ia menyebut masyarakat sudah berulang kali menyampaikan permohonan agar jalan diperbaiki, baik melalui pemerintah kampung maupun komunikasi langsung kepada pihak perusahaan. Namun semua itu tidak pernah digubris.
“Surat permohonan perbaikan jalan sudah disampaikan resmi lewat pemerintah kampung. Perusahaan sama sekali tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kami bingung, tak tahu lagi harus mengadu ke siapa,” kata Bayu, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, sejak awal beroperasi PT MKB banyak melontarkan janji manis. Perusahaan berkomitmen memberi perhatian kepada masyarakat sekitar, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan. Namun, kenyataan hari ini justru bertolak belakang.
“Nyatanya, hanya sekadar memperbaiki jalan supaya bisa dilintasi warga saja tidak mau. Semua janji perusahaan waktu pertama masuk ke kampung ini hanya omong kosong,” ujarnya dengan nada kecewa.
Bayu menegaskan, kondisi jalan rusak lima kilometer seharusnya menjadi prioritas tanggung jawab sosial perusahaan. Tetapi kontribusi yang diberikan justru dinilai tidak sepadan dengan penderitaan warga.
“Bayangkan, jalan rusak sepanjang lima kilometer, perusahaan hanya bantu 10 truk tanah sertu. Itu sama saja tidak ada niat memperbaiki. Satu-dua lubang mungkin tertutup, tapi sisanya tetap parah. Itu ibarat formalitas, seolah-olah membantu, padahal tidak serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, jalan itu bukan hanya dipakai warga kampung, melainkan jalur utama untuk akses sekolah, pasar, hingga pelayanan kesehatan. Setiap kerusakan jalan otomatis berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
“Jalan ini dilalui setiap hari oleh anak sekolah, petani, pedagang, semua orang. Kalau rusak parah begini, tentu aktivitas warga lumpuh. Banyak pengendara jatuh saat hujan karena licin, dan di musim kemarau, kami harus hidup dengan debu pekat. Itu bukan sekadar soal kenyamanan, tapi sudah menyangkut keselamatan jiwa,” jelas Bayu.
Ia menilai sikap perusahaan yang membiarkan kondisi jalan adalah bentuk nyata pengabaian tanggung jawab sosial. Padahal, keberadaan PT MKB di Muara Pahu jelas memberi dampak langsung, baik dari lalu lintas kendaraan berat maupun kegiatan operasional.
“Kalau perusahaan peduli, seharusnya segera melakukan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar kirim sertu seadanya. Warga bukan minta yang berlebihan, hanya meminta jalan layak agar bisa beraktivitas normal. Tapi ternyata perusahaan hanya diam,” tambahnya.
Bayu menegaskan, kesabaran warga sudah mendekati batas. Jika perusahaan tetap membiarkan kerusakan jalan, masyarakat tidak menutup kemungkinan menempuh jalur protes yang lebih keras.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, jangan salahkan warga jika suatu saat nanti menutup jalan untuk kendaraan perusahaan. Karena kami merasa hanya diperas tenaganya, tapi hak dasar berupa akses jalan malah diabaikan,” ujarnya.
Hingga kini, PT Maha Karya Bersama belum juga memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga. Upaya konfirmasi dari masyarakat maupun pemerintah kampung berulang kali dilakukan, tetapi tak pernah mendapat jawaban jelas. Diamnya perusahaan justru semakin menegaskan bahwa kepentingan masyarakat hanya dikesampingkan.
