PURBALINGGA, TRIBUNGARDAIKN.COM– Pasukan Slamet Wahidin (PSW) menyatakan siap menggelar aksi massa pada 29 September 2025 mendatang. Gerakan ini dilakukan untuk menagih janji kampanye Bupati Purbalingga pada Pilkada 2024 yang hingga kini dinilai belum dirasakan masyarakat kecil.
Kesiapan aksi itu diputuskan dalam rapat konsolidasi PSW bersama koordinator kecamatan (korcam) se-Purbalingga. Pertemuan digelar di rumah Slamet Wahidin atau Abah SW di Mangunegara, Kecamatan Mrebet, Minggu (21/9/2025). Selain membahas teknis lapangan, rapat tersebut juga mendata peserta aksi agar gerakan tetap murni dan tidak ditunggangi pihak lain.
Abah SW menegaskan bahwa aksi ini adalah suara masyarakat kecil. Ia mengingatkan seluruh peserta agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan provokatif.
“Aksi ini murni suara masyarakat kecil. Jangan ada tindakan anarkis, karena itu hanya akan merugikan kita sendiri maupun pemerintah kabupaten,” tegas Abah SW kepada Media ini, Selasa (23/9/2025).
Ia juga mengimbau masyarakat Purbalingga agar tetap beraktivitas seperti biasa saat aksi berlangsung. Menurutnya, gerakan yang akan dilakukan PSW tidak bertujuan membuat kegaduhan, melainkan bentuk pengingat kepada pemerintah daerah.
PSW menyampaikan ada sembilan program unggulan yang pernah dijanjikan Bupati Purbalingga saat kampanye Pilkada 2024. Kesembilan janji itu, kata Abah SW, belum menunjukkan realisasi yang memadai di tengah masyarakat.
Program yang dimaksud antara lain pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp500 miliar, peningkatan kualitas jalan mulus di seluruh Purbalingga, penciptaan 10 ribu lapangan kerja baru khusus laki-laki, serta dukungan dana untuk UMKM dan wirausaha baru.
Selain itu, janji lain adalah penyediaan kendaraan satu desa satu mobil, penciptaan produk unggulan dari Purbalingga, menyiapkan 10 ribu sumber daya manusia unggul siap kerja, peningkatan layanan kesehatan gratis, serta penyediaan dana bergulir Rp1 juta untuk setiap RT sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi warga.
Menurut Abah SW, sembilan program itu semestinya menjadi prioritas bupati. “Kami hanya menagih janji. Karena janji adalah utang. Dan masyarakat kecil menunggu bukti, bukan sekadar kata-kata,” ucapnya.
Abah SW menekankan, aksi PSW bukanlah upaya menjatuhkan pemerintah daerah, melainkan wujud partisipasi masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan. Ia menilai, pemimpin daerah harus terbuka menerima aspirasi rakyat yang menjadi basis utama dalam kontestasi politik.
“Kalau janji itu dipenuhi, maka kepercayaan masyarakat juga akan kuat. Tapi kalau dibiarkan, masyarakat tentu merasa dikecewakan,” lanjutnya.
Ia berharap aksi yang akan digelar nanti menjadi momentum introspeksi bersama. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerja dan merealisasikan program yang pernah disampaikan saat kampanye.
Abah SW menambahkan, PSW menyiapkan aksi secara damai, tertib, dan terarah. Konsolidasi dengan korcam di setiap wilayah dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan komando di lapangan.
“Kita ingin aksi ini berjalan dengan tertib. Semua peserta sudah diberi arahan agar tidak keluar dari tujuan utama, yakni menagih janji bupati,” jelasnya.
